ORGANISASI & KERJASAMA INTERNASIONAL : UNI EROPA (EUROPEAN UNION)

KATA PENGANTAR

 

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya kepada saya. Salawat dan salam juga saya ucapkan teruntuk Rasulullah Muhammad SAW. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada semua pihak yang membantu proses penyelesaian makala ini.

Dalam penulisan makala ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya. Sehingga, saya sangat mengharapkan adanya saran yang membangun agar manfaat yang bisa diambil dalam makala ini bisa maksimal.

Akhir kata, semoga makala ini bisa membawa manfaat bagi yang membaca. Amin Yaa Rabbal ‘Alamin. Wassalam.

Wallahu Waliyyut Taufieq Walhidayat

 

 

 

 

Makassar, 27 Oktober 2010

Penulis,

 

Amdya Mashfufah Hisyam

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

 

Setiap negara di dunia memiliki kepentingan yang harus dipenuhi. Kepentingan itu bisa dicapai dengan cara saling bekerja sama satu sama lain. Bentuk kerja sama dapat diwujudkan dengan membentuk unit-unit organisasi. Selama ada kesepakatan dan perjanjian yang mengatur jalannya kerja sama, maka tujuan yang dicapai akan maksimal. Terlebih, saat ini globalisasi menuntut terbentuknya kerjasama-kerjasama di berbagai bidang sebagai konsekuensi pasar global. Kerjasama dapat berupa kerjasama ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, lingkungan, dan berbagai bidang lainnya. Namun, yang saat ini sangat banyak ditemui adalah kerjasama di bidang ekonomi yang tidak terlepas di dalamnya isu politik, pertahanan dan keamanan, lingkungan, dan social. Sehingga, banyak yang membahas kerjasama ekonomi namun tetap masih mengupas motif dibaliknya. Salah satu bentuk kerja sama antar negara yang terjalin adalah Uni Eropa (UE) atau European Union (EU).

Awalnya, Uni Eropa dibentuk karena beberapa hal. Namun, yang paling mendasari pembentukan Uni Eropa itu sendiri karena Perang Dunia II atau Perang Eropa telah membawa dampak yang sangat mengerikan di segala aspek. Tidak terkecuali ekonomi. Saat itu, Eropa mengalami depresi ekonomi yang sangat menyedihkan. Selain kalah perang, negara-negara di Eropa juga harus membayar biaya perang yang dikeluarkan negara-negara pemenang perang. Sehingga, hampir semua birokrasi pemerintahan dan infrastrukturnya tidak dijalankan dengan benar. Akibatnya, terjadi keterpurukan ekonomi  makro dan mikro. Kelaparan dan kekurangan lapangan kerja menyebabkan angka kriminalitas semakin meninggi. Kekacauan di Eropa pasca perang mengundang perhatian lebih dari masing-masing pemimpin negara yang kemudian bersepakat untuk secara perlahan memperbaiki keadaan ekonomi Eropa yang nantinya akan sedikit demi sedikit membangkitkan Eropa secara keseluruhan.

Ketika aspek ekonomi Eropa dinilai akan semakin membaik dengan kerjasama yang akan dibentuk, maka perluasan kerjasama tidak lagi dibidang ekonomi saja melainkan diperluas ke bidang politik, pertahanan dan keamanan, serta bidang-bidang lainnya.

Uni Eropa (UE) sendiri adalah organisasi internasional negara-negara Eropa yang dibentuk untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat hubungan antara negara-negara anggotanya. Bentuk kerjasama yang unik karena bukan hanya meleburkan batas wilayah dalam artian yang sempit. Namun, kerjasama ini lebih kepada pembentukan satu struktur pemerintahan di Eropa. Munculnya aspirasi pasca perang di Eropa atau Perang Dunia II membentuk sebuah organisasi supranasional Eropa yang memiliki motif baik motif politik maupun motif ekonomi. Motif politik didasarkan kepada kepercayaan bahwa organisasi supranasional bisa mengeliminasi ancaman perang diantara negara-negara Eropa, sedangkan motif ekonomi dipercaya bahwa apabila Eropa berada dibawah satu organisasi supranasional maka eropa akan memiliki pasar yang lebih besar dan pasar ini akan meningkatkan kompetisi serta meningkatnya standar kehidupan warga Eropa. Asumsi dari penggabungan antara motif ekonomi dan motif politik adalah bahwa kekuatan ekonomi merupakan dasar dari kekuatan politik dan militer serta ekonomi yang terintegrasi diyakini bisa mengurangi konflik yang mungkin terjadi diantara negara-negara Eropa.

Tujuan lain dari UE adalah untuk mengimplementasikan Economic and Monetary Union (EMU) dengan memperkenalkan satu mata uang Eropa yaitu Euro untuk semua negara anggota UE. Hal ini masih dikembangkan di Uni Eropa karena sampai saat ini masih ada beberapa negara yang tidak menggunakan Euro sebagai mata uang mereka walaupun mereka adalah anggota Uni Eropa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

 

  1. Profil Uni Eropa

Uni Eropa adalah organisasi kerja sama regional yang menggabungkan sistem supranasional dan antar pemerintahan. Uni Eropa menitik beratkan kerja sama dibidang ekonomi. Namun seiring perkembangan waktu, Uni Eropa tidak hanya bertumpu pada kerja sama ekonomi. Saat ini, Uni Eropa juga telah mengembangkan kerja sama politik. Karena tidak bisa kita pungkiri ketika kita membicarakan perekonomian, maka unsur-unsur politik juga bermain di dalamnya. Terlebih, karena Uni Eropa sendiri sudah berbentuk pemerintahan satu negara yang sangat didominasi oleh politik. Uni Eropa beribukota di Brussels, Belgia. Saat ini, Uni Eropa memiliki 27 anggota. Negara anggota Uni Eropa terdiri dari Austria, Belgia, Rep. Ceska, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Siprus, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris, Bulgaria dan Rumania.

  1. Sejarah Pembentukan Uni Eropa.

Uni Eropa mengalami sejarah yang cukup panjang dalam pembentukannya. Akan dipaparkan seperti di bawah ini:

1. The Treaty of Paris (ECSC), 1952

Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya “Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa” (European Coal and Steel Community/ECSC), yang Traktat-nya ditandatangani tanggal 18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai tahun 2002. Tujuan utama ECSC Treaty adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan suatu pasar bersama dimana produk, pekerja dan modal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas. Traktat ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg dan Perancis.

Hasil utama:

  • Pembentukan European Coal and Steel Community (ECSC)
  • Penghapusan rivalitas lama antara Jerman dan Perancis, dan memberi dasar bagi pembentukan “Federasi Eropa”.

 

2. The Treaty of Rome (Euratom dan EEC), 1957

Pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menlu 6 negara penandatangan ECSC Treaty bersidang di Messina, Itali, dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma ditandatangani European Atomic Energy Community (EAEC), namun lebih dikenal dengan Euratom dan European Economic Community (EEC). Keduanya mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Jika ECSC dan Euratom merupakan traktat yang spesifik, detail dan rigid law treaties, maka EEC Treaty lebih merupakan sebuah framework treaty. Tujuan utama EEC Treaty adalah penciptaan suatu pasar bersama diantara negara-negara anggotanya melalui:

Pencapaian suatu Custom Unions yang di satu sisi melibatkan penghapusan customs duties, import quotas dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara anggota, serta di sisi lain memberlakukan suatu Common Customs Tariff (CCT) vis-á-vis negara ketiga (non anggota). Implementasi, inter alia melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota, 4 freedom of movement –  barang, jasa, pekerja dan modal.

Hasil utama:

  • Ketiga Communities tersebut masing-masing memiliki organ eksekutif yang berbeda-beda. Namun sejak tanggal 1 Juli 1967 dibentuk satu Dewan dan satu Komisi untuk lebih memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas, dimana Komisi Eropa mewarisi wewenang ECSC High Authority, EEC Commission dan Euratom Commission. Sejak saat itu ketiga communities tersebut dikenal sebagai European Communities (EC).
  • Pembentukan Dewan Menteri UE, yang menggantikan Special Council of Ministers di ketiga Communities, dan melembagakan “Rotating Council Presidency” untuk masa jabatan selama 6 bulan.
  • Membentuk Badan Audit Masyarakat Eropa, menggantikan Badan-badan Audit ECSC, Euratom dan EEC.

 

3. Schengen Agreement, 1985

Pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg  dan Perancis menandatangani Schengen Agreement, dimana mereka sepakat untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga mereka maupun warga negara lain. Perjanjian ini kemudian diperluas dengan memasukkan Itali (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).

 

4. Single Act, Brussels, 1987

Berdasarkan White Paper yang disusun oleh Komisi Eropa dibawah kepemimpinan Jacques Delors pada tahun 1984, Masyarakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah Pasar Tunggal Eropa. Single European Act, yang ditandatangani pada bulan Pebruari 1986, dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987, terutama ditujukan sebagai suplemen EEC Treaty. Tujuan utama Single Act adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992.

Hasil utama:

  • Melembagakan pertemuan reguler antara Kepala Negara dan/atau Pemerintahan negara anggota Masyarakat Eropa, yang bertemu paling tidak setahun dua kali, dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa.
  • European Political Cooperation secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar pemerintah.
  • Seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa.

 

5. The Treaty of Maastricht (Treaty on European Union), 1992

Treaty on European Union (TEU) yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah European Communities (EC) menjadi European Union (EU). TEU mencakup, memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu (ECSC, Euratom dan EEC). Jika Treaties establishing European Community (TEC) memiliki karakter integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan karakter lain yaitu kerjasama dibidang Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan Justice and Home Affairs (JHA).

Hasil utama:

  • Tiga pilar kerjasama UE, yaitu:
    • Pilar 1: European Communities
    • Pilar 2: Common Foreign and Security Policy – CFSP
    • Pilar 3: Justice and Home Affairs – JHA
    • Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan ketentuan hukum UE melalui mekanisme co-decision procedure, dimana Parlemen dan Dewan UE bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk dalam prosedur tersebut adalah: pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, Trans-European Network, kesehatan, budaya dan perlindungan konsumen.
    • Memperpanjang masa jabatan Komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya 2 tahun) dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan Parlemen.
    • Menambah area kebijakan yang harus diputuskan dengan mekanisme qualified majority (tidak lagi unanimity), yaitu: riset dan pengembangan teknologi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan sosial.
    • Memperkenalkan prinsip subsidiarity, yaitu membatasi wewenang institusi UE agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas di level UE.

 

6. The Treaty of Amsterdam, 1997

Pada pertemuan mereka tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam, European Council (para Kepala Negara dan Pemerintahan ke-15 negara anggota UE) merevisi TEU dan menghasilkan sebuah traktat baru. The Treaty of Amsterdam mempunyai empat tujuan utama, yaitu:

  • Memprioritaskan hak-hak warga negara dan penyediaan lapangan kerja. Meskipun penyediaan lapangan kerja tetap merupakan kewajiban utama pemerintah nasional, Traktat Amsterdam menekankan perlunya usaha bersama seluruh negara anggota untuk mengatasi pengangguran, yang dianggap sebagai problem utama Eropa saat ini
  • Menghapuskan hambatan terakhir menuju freedom of movement dan memperkuat keamanan, dengan meningkatkan kerjasama negara anggota di bidang Justice and Home Affairs
  • Memberi UE suara yang lebih kuat di dunia internasional dengan menunjuk seorang High Representative for the CFSP
  • Membuat struktur institusi UE lebih efisien, terutama berkaitan dengan gelombang ke-6 enlargement.

Salah satu kritik yang sering dialamatkan pada berbagai traktat mengenai UE adalah teks yang rumit dan sangat teknokratis. Hal tersebut membuat traktat dasar UE sulit dibaca dan dimengerti, yang pada gilirannya juga dapat memperlemah dukungan publik terhadap proses integrasi Eropa. Traktat Amsterdam merupakan jawaban terhadap kritikan tersebut karena traktat ini memasukkan TEU dan TEC, dengan penomoran baru pasal-pasalnya untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap traktat mengenai UE.

Hasil utama:

  • Memberi wewenang Dewan Menteri untuk menjatuhkan hukuman pada negara anggota (dengan mencabut sementara beberapa hak mereka, termasuk  hak voting) jika negara anggota tersebut melakukan pelanggaran HAM.
  • Menyediakan kemungkinan dilakukannya enhanced cooperation, yaitu: beberapa negara anggota (minimal 8) dapat melakukan suatu kerjasama meskipun tidak semua negara anggota menyetujuinya. Negara yang tidak (atau belum) menyetujui kerjasama tersebut dapat bergabung di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam kerangka CFSP.
  • Memasukkan Schengen Agreement dalam TEU (dengan pilihan opt-out bagi Inggris dan Irlandia).
  • Menjadikan asylum, visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali bagi Inggris dan Irlandia). Dalam waktu lima tahun, negara-negara anggota dapat memutuskan apakah akan menggunakan qualified majority voting.

 

7. The Treaty of Nice, 2000

Pertemuan European Council tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah Traktat baru yang membawa perubahan bagi empat masalah institusional: komposisi dan jumlah Komisioner di Komisi Eropa, bobot suara di Dewan Uni Eropa, mengganti unanimity dengan qualified majority dalam proses pengambilan keputusan dan pengeratan kerjasama. Traktat ini belum berlaku, masih menunggu proses ratifikasi di masing-masing negara anggota.  Tanggal 1 Februari 2003, Traktat tersebut mulai berlaku.

Hasil utama:

  • Dengan memperhatikan perluasan anggota UE, membatasi jumlah anggota Parlemen maksimal sebanya 732 orang dan sekaligus memberi alokasi jumlah kursi tiap negara anggota (sudah termasuk negara anggota baru).
  • Mengganti mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam TEU yang sebelumnya menggunakan unanimity dan diganti dengan menggunakan mekanisme qualified majority voting.
  • Merubah bobot suara negara-negara anggota UE mulai 1 Januari 2005 (sudah termasuk negara-negara anggota baru).
  • Mulai 2005, membatasi jumlah Komisioner, 1 Komisioner tiap 1 Negara, dan batas maksimum jumlah Komisioner akan ditetapkan setelah UE beranggotakan 27 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi.
  • Memberi dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa, yang digunakan sebagai persiapan bagi penyelenggaraan Intergovernmental Conference di tahun 2003.

 

9. Konvensi Masa Depan Eropa dan Traktat Aksesi 10 Negara Anggota Baru

Berbagai traktat UE tersebut mungkin akan segera mengalami perubahan, sebagai hasil dari Konvensi mengenai Masa Depan UE dan Traktat Aksesi 10 negara anggota baru yang ditandatangani tanggal 16 April 2003 dan berlaku mulai tanggal 1 Mei 2004.

Sementara ini beberapa pembahasan utama adalah di bidang:

  • Penyederhanaan traktat-traktat UE kedalam satu Traktat, dengan penyajian yang lebih jelas dan lebih mudah dimengerti
  • Demarkasi kewenangan (who does what in the EU, wewenang UE, wewenang negara anggota, dll)
  • Peran Parlemen negara-negara anggota dalam struktur UE.
  • Status Charter of Fundamental Rights yang diproklamirkan di Nice.

 

  1. Lembaga Uni Eropa

Dalam Uni Eropa, terdapat beberapa lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dan menjaga agar arah dan tujuan organisasi dapat dicapai.

  1. Komisi Eropa

Komisi Eropa (nama resmi: Commission of the European Communities) adalah badan eksekutif Uni Eropa. Komisi Eropa merupakan badan administrasi tertinggi dalam Uni Eropa yang ditunjuk oleh negara-negara anggota dan secara politis bertanggung jawab kepada Parlemen Eropa. Lembaga ini menyusun naskah perundang-undangan baru Eropa yang kemudian diajukan kepada Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Lembaga ini memastikan keputusan-keputusan yang diambil oleh Uni Eropa dilaksanakan menurut ketentuan dan juga mengawasi penggunaan dana-dana Uni Eropa. Komisi Eropa memastikan pula agar setiap warga mematuhi traktat Eropa dan hukum yang berlaku di Eropa. Komisi eropa terdiri dari 25 komisioner yang dibantu oleh kurang lebih 25.000 pegawai negeri. Presiden komisi Eropa dipilih oleh pemerintah para negara anggota UE dan harus mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa. Komisi Eropa bertindak secara independen dan tidak bisa mengikuti instruksi dari negara yang menunjuk mereka.

  1. Dewan Uni Eropa

Dewan Uni Eropa merupakan badan legislatif dan pembuat keputusan di UE yang keanggotaannya terdiri dari menteri-menteri dari pemerintahan negara-negara anggotanya. Dewan ini memiliki seorang Presiden dan seorang Sekretaris-Jendral, serta merupakan badan yang memiliki otoritas paling utama dalam pengambilan keputusan di Uni Eropa dikarenakan pembahasan isu-isu kontemporer dilakukan oleh anggota dewan yang kompatibel. Presiden Dewan adalah seorang Menteri dari negara yang sedang memegang jabatan Kepresidenan Dewan Eropa (European Summit), sedangkan Sekretaris-Jendral adalah kepala dari Sekretariat Dewan yang dipilih oleh negara anggota. Sekretaris-Jendral juga melayani sebagai High Representative for the Common Foreign and Security Policy (CFSP). Dewan ini dibantu oleh Komite Perwakilan Tetap (COREPER), yang terdiri dari Duta-duta Besar atau deputinya dari wakil diplomatik dari negara-negara anggota, karena anggota dewan yang melakukan pertemuan bukan anggota tetap. Dalam setiap pertemuan dewan, menteri yang hadir bukanlah menteri yang itu-itu saja. Melainkan menteri yang sesuai dengan isu yang dibicarakan. Semisal, isu yang akan dipecahkan adalah isu pangan. Maka yang hadir adalah menteri pangan masing-masing negara anggota dan Presiden Dewan beserta Sekretaris Jenderalnya. Sehingga, akan terjadi kompatibilitas yang maksimal dalam menangani masalah yang sedang dihadapi oleh Uni Eropa khususnya.

  1. Parlemen Eropa

Badan yang berbentuk parlementer di Uni Eropa ini dipilih oleh warga sipil masing-masing negara setiap 5 tahun sekali. Badan ini melakukan fungsi pengontrolan terhadap Komisi Eropa namun tidak bisa merumuskan undang-undang baru. Parlemen Eropa hanya bisa mengamandemen atau memveto undang-undang yang diajukan. Dalam beberapa kebijakan, parlemen hanya dijadikan sebagai konsultan karena dinilai ada beberapa kebijakan yang memang tidak menjadi wewenang parlemen. Anggaran Uni Eropa juga dikontrol oleh badan ini. Dengan kata lain, parlemen bertindak sebagai democratic supervisor karena memang dipilih langsung oleh warga sipil Uni Eropa dengan kebijakan pemilihan oleh masing-masing negara anggota yang jumlahnya ditentukan minimal 5 orang perwakilan setiap negara dan satu negara tidak bisa memiliki lebih dari 99 kursi dalam parlemen. Sehingga, segala kebijakan yang diambil oleh parlemen murni untuk rakyat Uni Eropa sebagai penentu hukum dan kebijakan tertinggi yang menjunjung demokrasi.

  1. Dewan Eropa
  2. Mahkamah Eropa

Badan hukum yang didirikan sejak tahun 1952 ini merupakan badan hukum tertinggi di Uni Eropa. Seperti badan hukum lainnya, mahkamah Eropa memiliki beberapa tugas inti, yaitu:

  1. Menafsirkan hukum yang berlaku di Uni Eropa dengan bentuk-bentuk mekanisme peraturan.
  2. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Uni Eropa (negara, korporasi, maupun individu)
  3. Memastikan semua hukum, perundang-undangan, dan traktat di Uni Eropa dipatuhi oleh semua elemennya.

Mahkamah Eropa dibantu oleh pengadilan-pengadilan Negeri masing-masing anggota. Terdapat 27 jaksa dalam mahkamah ini karena setiap negara hanya mengirimkan satu jaksanya untuk duduk dalam majelis. Semua jaksa ini dipimpin oleh seorang presiden yang ditunjuk oleh 27 jaksa anggota.

  1. Bank Sentral Eropa

Salah satu tujuan pendirian Uni Eropa adalah tujuan ekonomi. Badan ini adalah badan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter negara-negara anggotanya yang menggunakan Euro sebagai mata uangnya. Kebijakan Bank Sentral Eropa lebih kepada pengaturan mata uang agar tercipta kestabilan ekonomi baik itu dengan cara menahan laju inflasi, mengatur bunga pinjaman, mengatur margin recruitment, dan kapitalisasi untuk bank lain atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir yang tentunya didasari kebijakan yang diterapkan di Uni Eropa yang telah disepakati bersama.

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral Eropa pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka Bank Sentral akan mengeluarkan kebijakan moneter yang dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).

Kebijakan moneter yang diupayakan adalah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral Eroap akan berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Terutama jika mulai terjadi gejala kemerosotan keuangan negara-negara anggotanya. Namun, pemberian bailout ataupun bantuan tetap didasari oleh kesepakatan yang dibicarakan tentunya.

 

  1. Kebijakan Utama

Dari sejarah awal pembentukan Uni Eropa yang dimulai dengan isu pembangunan ekonomi, kita akan melihat bahwa kebijakan utama Uni Eropa adalah ekonomi. Namun seiring dengan pembentukan Uni Eropa sebagai satu pemerintahan, maka kita tahu jika Uni Eropa sekarang telah menjadi kesatuan politis yang tentu saja kebijakannya akan didasari pada kepentingan politik negara-negara anggotanya.

Pengambilan kebijakan oleh Komisi Eropa yang selanjutnya dibawa ke Parlemen Eropa dilandasi kebutuhan ekonomi politik Uni Eropa sendiri. Kebijakan utama Uni Eropa berlandaskan pada 3 pilar utama, yaitu:

  1. Pillar 1: Komunitas Eropa
  2. Pillar 2: Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama
  3. Pillar 3: Kerja sama Polisi dan Kehakiman

Ketiga pilar inilah yang menjadi landasan kebijakan utama yang dikeluarkan dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap negara anggota. Kebijakan utama memang terlihat sebagai kebijakan yang dirancang untuk internal Uni Eropa. Namun, internalitas kebijakan-kebijakan Uni Eropa tidak terlepas nantinya dengan kebijakan eksternal Uni Eropa sebagai organisasi kerjasama internasionai.

Hampir bisa dikatakan di dalam kesatuan wilayah Uni Eropa batas negara tidak lagi terlalu diperhatikan yang terbukti dengan penggunaan passport Eropa. Namun, bukan berarti masing-masing negara bisa mencaplok wilayah negara lain. Justru kesatuan ini dinilai bisa meminimalisasi konflik wilayah yang bisa saja terjadi ketika mereka bukan bagian dari satu kesatuan Uni Eropa.

Uni Eropa sebagai kesatuan ekonomi dinilai sebagai negara dengan pencapaian GDP yang lumayan bagus. Akan tetapi, kemakmuran negara-negara anggotanya yang tidak sama menjadi sandungan ketika kebijakan akan dikeluarkan. Seperti kita tahu bersama, kebijakan untuk pencapaian ekonomi setiap negara didasarkan oleh keadaan ekonomi negara tersebut. Di Uni Eropa ada negara maju dan negara berkembang yang memiliki kepentingan ekonomi dan keadaan ekonomi yang jelas bebeda. Sehingga, penentuan kebijakan ekonomi akan mengalami ketimpangan dalam pengaplikasiannya. Oleh karena itu, fungsi ekonomi dari Bank Sentral dan negara-negara penyokong dibutuhkan untuk mengcover keadaan seperti ini.

Salah satu tujuan pendirian Uni Eropa adalah menjadikan Eropa sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dalam perdagangan global saat ini. Negara-negara anggota baru Uni Eropa yang cenderung di bawah rata-rata diharapkan mampu berkembang dengan baik karena dibantu oleh negara-negara Uni Eropa lainnya yang merupakan satu kesatuan ekonomi dan politik dengan mereka. Dinamika seperti inilah yang sering terjadi di Uni Eropa.

Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Uni  Eropa adalah penghematan anggaran dengan pemotongan langsung anggaran beberapa negara anggotanya. Tentu saja, ketika anggaran masing-masing pemerintahan negara anggotanya dipotong, yang langsung mengalami dampak adalah warga sipil. Banyak pemerintahan di 27 anggota Uni Eropa memberlakukan pengurangan besar dalam gaji, pensiun dan karyawan untuk menangani utang yang bertumpuk. Pemerintahan minoritas Portugal mengumumkan pengurangan gaji pegawai negeri dan anggaran pemerintah. Namun di sisi lain menaikkan pajak dalam upaya memangkas tingkat utang negara itu. Di Yunani dan Republik Irlandia, angka pengangguran mencapai tingkat tertinggi dalam 10 tahun ini sedangkan pengangguran di Spanyol berlipat ganda dalam tempo tiga tahun. Di Inggris, pemerintah berencana memangkas pengeluaran sampai 25% di beberapa bidang sedangkan Perancis menghadapi kemarahan para pengunjuk rasa yang menentang rencana meningkatkan batas usia pensiun. Pemotongan anggaran negara dan penaikan pajak di beberapa negara terjadi karena krisis finansial yang dilakukan para bankir dan pengusaha Uni Eropa. Krisis yang saat ini dialami oleh Uni Eropa adalah kelanjutan dari krisis Yunani yang mengguncang pasar global dan membuat nilai tukar euro anjlok. Hal ini membawa biaya pinjaman negara untuk rekor tertinggi dan juga mempengaruhi negara-negara zona euro lainnya. Tidak hanya kepada negara yang menggunakan euro sebagai mata uangnya, namun negara-negara Uni Eropa yang masih menggunakan mata uangnya sendiri juga merasakan dampaknya. Uni Eropa yang telah memberikan bailout yang tidak tanggung-tanggung yaitu sekitar 120 miliar euro (multi-miliar euro bailout). Namun, yang ditekankan oleh Uni Eropa adalah tindakan tegas pemerintah Yunani dalam menyelesaikan krisis di negaranya yang berpengaruh pada Uni Eropa.

Pemetaan kebijakan Uni Eropa yang terlihat agak timpang, karena dampak kebijakan ke dalam untuk warga sipil terasa sangat memberatkan. Dampak yang terlihat juga sangat sistemik dan yang terjadi kemudian adalah perekonomian makro terselesaikan namun perekonomian mikro menjadi terpuruk. Belum lagi dengan kondisi keuangan warga yang tentunya berubah drastic ketika terjadi pemotongan gaji. Kemudian, analisis yang muncul adalah perbaikan ekonomi kesatuan Uni Eropa dengan mengorbankan perekonomian masing-masing negara anggota. Sehingga, yang terlihat adalah Uni Eropa sebagai sebuah negara federal dengan negara-negara anggotanya sebagai negara-negara bagian.

Memang yang usaha yang dilakukan adalah usaha penstabilan perekonomian Uni Eropa. Namun, kita tidak bisa juga menutup mata begitu saja tehadap dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan ini terhadap warga sipil. Karena, yang menjadi pilar utama Uni Eropa adalah Komunitas Eropa itu sendiri. Sehingga, seharusnya pengambilan kebijakan dilaksanakan dengan demokratis dan mengingat bahwa prioritas utama adalah warga sipil negara-negara Uni Eropa.

 

  1. Kebijakan Eksternal

Di mata dunia, Uni Eropa adalah kekuatan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pasar global setelah Amerika Serikat. Banyak hal yang dilakukan Uni Eropa sebagai kesatuan ekonomi dan politik. Di antaranya, memberikan bantuan dana ke negara-negara berkembang dan negara-negara calon anggotanya. Dalam hal perpajakan dan bea cukai, negara-negara anggota Uni Eropa menetapkan satu tarif dan kesetaraan dalam perjanjian-perjanjian atau perundingan-perundingan internasional.

Selain bidang ekonomi dan politik, Uni Eropa melakukan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Walaupun bukan tergolong negara great power, tapi Uni Eropa bisa digolongkan sudah maju dalam bidang pertahanan dan keamanannya. Hal ini tercermin dari kerjasama dalam masalah-masalah kriminal, termasuk saling berbagi intelijen melalui EUROPOL dan Sistem Informasi Schengen, dan perjanjian tentang definisi bersama mengenai kejahatan dan prosedur-prosedur ekstradisi. Uni Eropa juga membentuk suatu kebijakan keamanan bersama sebagai suatu tujuan bersama, termasuk pembentukan Satuan Reaksi Cepat Eropa untuk menjaga perdamaian dunia, staf militer UE dan sebuah pusat satelit UE untuk kebutuhan intelejen atau pengintaian.

Uni Eropa juga telah mengatur tentang kebijakan asylum dan imigrasi. Pembatasan jumlah imigran dan syarat-syarat menjadi warga negara Uni Eropa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUPAN

 

 

Berdasarkan pemaparan di BAB II, dapat kita simpulkan bahwa:

  1. Uni Eropa adalah organisasi kerjasama di bidang ekonomi yang bertujuan menjadikan Eropa sebagai kekuatan ekonomi dan mengintegrasikan ekonomi Eropa di bawah satu wadah.
  2. Badan-badan yang terdapat di dalam Uni Eropa adalah Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Komisi Eropa, Parlemen Eropa, Bank Sentral Eropa, Mahkamah Eropa, dan badan-badan lainnya yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan Uni Eropa.
  3. Kerjasama Uni Eropa tidak lagi terbatas pada bidang ekonomi namun juga sudah mencakup bidang politik, pertahanan dan keamanan, lingkungan, dan social.
  4. Integrasi yang dicapai di Uni Eropa adalah integrasi ekonomi yang telah menjadikan Uni Eropa sebagai satu kesatuan wilayah. Sehingga, Uni Eropa bisa dikatakan sebagai satu entitas politik, namun hal itu tidak terlepas bahwa anggota-anggotanya adalah negara-negara yang berdaulat.
  5. Selain dalam internal Uni Eropa (antar negara Eropa), Uni Eropa juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk negara-negara berkembang sebagai tanggung jawabnya untuk menjalin perdamaian dunia dan kestabilan ekonomi.
  6. Saat ini, Uni Eropa sedang mengalami krisis yang disebabkan utang negara yang mencapai tingkat tertinggi. Hal ini diperparah dengan krisis Yunani yang masih belum mencapai tahap pemulihan yang signifikan. Sehingga, Uni Eropa harus memangkas anggaran dan hal ini berdampak langsung pada warga sipil.

 

Demikian makala ini saya buat sebagai pengganti ujian tengah semester mata kuliah Organisasi dan Kerjasama Internasional. Masih banyak kekurangan dalam pembuatan makala ini, maka mohon bantuannya untuk perbaikan ke depannya.

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

 

Jackson, R., dan Sorensen, G. (1999). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

 

http://id.wikipedia.org/wiki/uni_eropa

http://id.wikipedia.org/wiki/bank_sentral_eropa

http://id.wikipedia.org/wiki/parlemen_eropa

http://id.wikipedia.org/wiki/komisi_eropa

http://id.wikipedia.org/wiki/dewan_eropa

http://okezone.com

http://moebsmart.co.cc/?p=113

http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/unieropa

http://antara.news.com


 

 

 

 

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s